tragedi-berdarah-peristiwa-jambo-keupok-aceh-2003

Sejarah Indonesia telah mencatat berbagai tindak pelanggaran HAM yang melibatkan aparat pemerintahan sebagai pelaku utamanya. Pelanggaran HAM di Idonesia setidaknya telah terjadi sejak pembantaian massal tahun 65.


Salah satu tempat yang tercatat sering terjadi pelanggaran HAM ialah Aceh, tentu saja hal ini didasari atas ancaman keutuhan negara dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tentu saja pada mulanya aparat berniat baik untuk menjaga, namun siapa sangka jika tindakan perventif malah berujung pelanggaran HAM pada masyarakat sipil.


Salah satu peristiwa yang penuh kontroversi adalah Tragedi Jambo Keupok yang melibatkan TNI melakukan pelanggaran HAM ke rakyat atas alasan daerah basis Gerakan Aceh Merdeka.


Apa itu Tragedi Jambo keupok?

Tragedi Jambo Keupok diawali dengan adanya informasi dari seorang informan (cuak) kepada anggota TNI bahwa pada tahun 2001–2002, Desa Jambo Keupok termasuk salah satu daerah basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 


Menanggapi hal tersebut aparat keamanan langsung melakukan razia dengan penyisiran kampung-kampung di Kecamatan Bakongan. Dalam operasi ini aparat sering kali melakukan tindak kekerasan, tak hanya itu saja bahkan pihak aparat sering kali melakukan penghilangan orang secara paksa hingga perampasan harta benda.


Kronologi Tragedi Jambo Keupok

Puncak kejadian terjadi pada 17 Mei 2003 pagi hari dimana datang tiga truk reo yang membawab ratusan pasukan lengkap dengan senjata laras panjang serta senapan mesin ke desa Jambo Keupok dan memaksa seluruh pemilik rumah untuk keluar. Semua orang pada waktu itu diintruksikan keluar dan berkumpul didepan rumah seorang warga.


Para pelaku yang diduga merupakan anggota TNI Para Komando (PARAKO) dan Satuan Gabungan Intelijen (SGI) mulai mengintrogasi warga satu persatu untuk mencar informasi keberadaan orang-orang GAM.


Kekerasan mulai terjadi ketika warga menjawab tidak tau, alih-alih mempercayainya pihak aparat justru melakukan tindak kekerasan seperti memukul dan menendang. Bahkan penganiayaan itu mengakibatkan 16 warga tewas karena terus disiksa, ditembak hingga ada yang dibakar hidup-hidup.


Selain itu aparat bahkan membakar 3 rumah warga. Karena trauma dan ketakutan yang mendalam wargapun meilih untuk mengunsi selama 44 hari di sebuah masjid karena takut TNI akan datang kembali ke desa Jambo Keupok.


Daftar Korban Tragedi Jambo Keupok

Tragedi yang mengakibatkan tewasnya belasan orang ini tentu menjadi insiden berdarah yang sangat kelam. Oleh sebab itu untuk memperingati peristiwa tersebut dan mengenang para korban, dibangunah sebuah tugu yang berisikan daftar nama korban.


Berikut adalah nama-nama korban dalam Tragedi Jambo Keupok:

  1. Khalidi Bin Lipah Lingga M
  2. Amiruddin Bin Khatab
  3. Tarmizi Bin Ali Udin
  4. Mukminim Bin M. Tasin
  5.  Mukhtar Bin Syahmi
  6. Usman Bin Balia
  7. Suwandin Bin Jalaluddin
  8. Abdurrahim Bin Muhammad
  9. Budiman Bin Nyak Lem
  10.  Bustami Bin Ma’usuf
  11. Asri Bin Makmuha
  12. Nurdin Bin Amiruddin
  13. Kasturi Bin Bidin
  14.  Supahman Bin M.Saleh
  15. Saili Bin Dulah Adat
  16. Dulah Adat in TGK.Tatin

Proses Hukum Tragedi Jambo Keupok

Analisis hukum yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap peristiwa tindak Jambo Keupok adalah dengan menggunakan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di Jambo Keupok.


Berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, bentukbentuk perbuatan yang terjadi dalam beberapa peristiwa tindak kekerasan di Jambo Keupok, sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila “perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”.


Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Aceh, khususnya Peristiwa Jamboo Keupok menyimpulkan sebagai berikut:


1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagai berikut :


a. pembunuhan

(Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);


b. penyiksaan

(Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);


c. penganiayaan (persekusi)

(Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.


2. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Jambo Keupok adalah sebagai berikut :


a. Pembunuhan

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi di Dusun Jambo Keupok sekurangkurangnya sebanyak 16 (enam belas) orang akibat penembakan dan pembakaran.


b. Penyiksaan

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi di Dusun Jambo keupok tercatat sekurang-kurangnya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan perincian: 16 (enam belas) orang ditendang dan dipukul dengan popor senjata, 1 (satu) orang perempuan yang dipukul dan ditembak sehingga pingsa, 1 (satu) orang perempuan dipukul di belakang kepalanya sampai tidak bisa makan selama 3 hari, dan 3 (tiga) orang perempuan dipukul.


c. Penganiayaan (Persekusi)

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi di Dusun Jambo Keupok tercatat sekurang-kurangnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang


3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab dalam peristiwa Jambo Keupok, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut :


a. Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya: 1. Komandan pembuat kebijakan Panglima TNI pada 2003 2. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (duty of control) terhadap anak buahnya (a) Dandim 0107 Aceh Selatan pada 2003 (b) Danramil Bakongan pada 2003 (c) Komandan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Batalyon 502 Linud Divisi II Kostrad


b. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan (a) Komandan Satuan Gabungan Intelejen (SGI) (b) Pimpinan Para Komando (Parako) d. Pimpinan Sipil Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban: (a) Bupati Aceh Selatan pada 2003; (b) Kapolsek Bakongan pada 2003 (sudah meninggal) (c) seorang cuak.


Kembali ke jalannya sejarah, dua hari setelah Tragedi Jambo Keupok, Presiden Megawati mengeluarkan Keppres 28/2003 menetapkan Darurat Militer (DM) di Aceh, dimana Keppres tersebut menjadi legitimasi untuk para aparat keamanan dapat menjalankan kebijakan politik represifnegara tehadap masyarakat Aceh.


Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) mencatat setidaknya ada 1326 kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil meliputi pembunuhan, penyiksaan, pelecehan seksual, hingga penghilangan orang secara paksa.


Pada waktu tu, lembaga masyarakat sipil di Aceh bahkan sepat mendapatkan tuduhan dari militer bahwa mereka berafiliasi dengan GAM dan dibungkam agar berhenti menginformasikan situasi Aceh ke dunia luar.


Meskipun status DM di Provinsi Aceh sudah dicabut, namun hingga kini para korban dan keluarganya belum mendapatkan keadilan dan pemulihan dari Negara atau dapat dikatakan pemerintah masih gagal menghukum para pelaku dan memberi keadilan bagi para korban dan keluarganya.


Mungkin Anda Suka