sejarah-peristiwa-talangsari-pelanggaran-ham-di-lampung

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia dengan aparat pemerintahan sebagai pelakunya bukanlah hal baru. Tidak hanya satu dua kasus saja dengan korban tewas yang sedikit, sejarah mencatat pelanggaran HAM yang pernah terjadi bahkan sampai menewaskan ratusan hingga ribuan orang dalam satu kasus.


Salah satu insiden pelanggaran HAM berat yang hingga kini menjadi kontroversi adalah Peristiwa Talangsari 1989 Lampung. Tragedi yang menewaskan lebih dari 100 orang ini masih ramai hingga kini karena dari pihak pemerintah kasus Talangsari belum memiliki ujung yang memuaskan korban.


Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Talangsari di tahun 1989?


Apa itu Peristiwa Talangsari 1989?

Peristiwa Talangsari merupakan sebuah insiden pada tahun 1989 yang melibatkan kelompok Warsidi dengan aparat keamanan di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur. 


Peristiwa yang terjadi pada 7 Februari 1989 ini turut melibatkan tokoh Warsidi yang kala itu menjadi pemimpin Talangsari atas dukungan Nurhidayat dan rekanya kaerna memandang Warsisi sebagai warga senior dan merupakan pemilik lahan sekitar.


Peristiwa Talangsari merupakan dampak dari penerapa asas tungga Pancasila masa Orde Baru. Aturan ini termanifetasi dalam UU No.3 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya serta UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 


Komnas HAM yang menggenggam mandat sesuai Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM membentu tim khususpeantauan peristiwa Talangsari yang pada akhirnya menyimpulkan tragedi ini menelan korban tewas sebanyak 130 orang, 77 orang dipindah paksa, 53 orang dirampas haknya dengansewenang-wenang serta46 orang lainnya mengalami penganiayaan.


Latar Belakang Peristiwa Talangsari 1989


Pada massa pemerintahan Orde Baru (orba) ditetapkan penerapan asas tunggal Pancasila. Dalam aturan ini, semua organisasi masyarakat wajib mengusung asas pancasila sebagai prinsip tertinggi. Jika ada ormas yang tidak megusung asas pancasila, maka ormas tersebut dilabeli sebagai kelompok dengan ideologi terlarang yang dapat membahayakan keamanan dan keutuhan negara. 


Hal inilah yang terjadi pada kelompok keagamaan kecil bernama "Usroh" yang dipimpim Abdulah Sungkar. Kelompok ini diburu oleh pemerintahan orde baru dan membuat mereka melarikan diri ke Lampung. Disana Usroh mulai tergabung denga pengajian Warsidi dan darisana akhirya kelompok ini bergabung karena memiliki kesamaan tujuan yaitu mendirikan kampung kecil yang hidup dengan syariat islam.


Kronologi Peristiwa Talangsari

Pada 12 januari 1989, Kepala Desa Rejabasa Lama, Amir Puspa Mega, mengirimkan surat kepada Camat Way Jepara, Zulkifli Maliki terkait pengajian yang dilakukan Warsidi yang dilakukan tanpa laporan ke pamong setempat. Menanggapi hal tersebt, Camat Way Jepara langsung memberikan balasan dengan perintah,


Meminta Kades untuk menghadap Camat hari ini juga dengan membawa 4 orang, yaitu Jayus, Warsidi, Mansur (Kaum setempat), dan Sukidi (Kadus Talangsari III). 

Kades harus menghentikan dan melarang kegiatan pengajian tersebut. Apalagi mendatangkan orang-orang dari luar daerah tanpa sepengetahuan pemerintah.


Jumat 20 Januari 1989 Warsidi mengirimkan surat balasan yang berisi penolakan hadir karena sibuk mengisi pegajian di berbagai tempat, ta hanya itu warsidi juga mempersilahkan camat untuk mengecek langsung ke Cihideung agar lebih jelas.

Keesokan harinyapada 21 Januari 1989, Warsidi memberika penjelasan orang-orang yang datang ke Talangsari kepada camat, kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari, saat itu sekitar 7 orang staf pamong praja mendatangi lokasi dan meninjau transmigrasi di Talangsari.


Minggu, 22 Januari 1989 pada tengah malam, Sukidi, Serma Dahlan AR dan beberapa aparat keamanan lainnya datang ke perkampungan dan masuk ke Mushola al Muhajirin tanpa membuka sepatunya dan langsung mencaci maki hingga menodongkan senjata menentang para jemaah. Menanggapi hal itu, sekitar 10 orang jemaah meninggalkan lokasi agar tidak terpancing amarah dan setengah jam kemudian aparat juga mulai pergi karena tindakannya tak mendapat respon dari jamaah.


Rabu, 1 Februari 1989, Kades Rajabasa Lama mengirim surat kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapten Sutiman dan meminta pembubaran pondok pesantren jama’ah dengan alasan pengajian gelap serta menyatakan jamaah disana telah mempersiapkan bom molotov untuk mengantisipasi datangnya aparat. Bahkan surat tersebut juga ditembuskan pada kapolsek dan Camat Way Jepara.


Sekitar pukul 11 malam pada hari minggu, 5 Februari 1989 mulalah insiden penangkapan pada lima orang jamaah oleh Serma Dahlan AR, Kopda Abdurrahman, Ahmad Baherman, Sukidi, Poniran, Supar, dan beberapa masyarakat.

Keesokan paginya pada 6 Februari 1989, Serma Dahlan AR telah menyerahkan kelima orang ke Kodim 0411 Metro. Lalu pada siang harinya Kapten Sutiman bdatang menyerang Cihideung lengkap dengan dua regu pasukannya. Mereka tidak memberikan peringatan terlebh dahulu dan langsung menghujani perkampungan dengan peluru. Insiden ini juga merenggut nyawa Kapten Sutiman.


Selasa, 7 Februari 1989 pagi hari, Danrem 043 Garuda Hitam Kol. Hendropriyono bersama lebih dari satu batalion pasukan infantri dibantu beberapa Kompi Brimob, CPM, dan polisi sekitar mulai mengepung dan menyerbu perkampungan Cihideung dengan posisi tapal kuda.Kala itu terjadi penyiksaan terhadap masyarakat hingga pembakaran bangunan rumah dan pondok. Para jamaah yang tertangkap kemudian juga dikirimkan ke penjara.


Proses Penyelesaian Tragedi Talangsari

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) menjelaskan bahwa belum ada perkemabangan jelas dari tim khusus penyelesaian peristiwa Talangsari yang dibentuk pada 2011. BUkannya mendorong proses penyelesaian dan pemulihan bagi korban insiden tersebut, negara malah melaksanakan "Deklarasi Damai" dengan mengundang Wakil Bupati, Ketua DPRD Lampung Timur, Forkompimda Lampung Timur, tokoh masyarakat dan warga pada 20 Februari 2019.


Akan tetapi "Deklarasi Damai" tersebut tidak melibatkan korban sama sekali bahkan isi dari deklarasi tersebut meminta supaya korban tidak lagi mengungkap peristiwa berdarah itu lagi. karena dianggap telah diselesaikan pemerintah dengan konpensasi pembangunan jalan dan fasilitas umum di Lampung.


Tentu saja korban dan masayarat sipil menolak keras deklarasi tersebut karena menilai konpensasi yang diberikan bukanlah konpensasi khusus untuk para korban. Ombudsman Republik Indonesia juga menyatakan bahwa surat deklarasi tersebut merupakan maladministrasi karena terdapat ketidakpastian dasar hukum.


Mungkin Anda Suka