sejarah-kelam-konflik-aceh

Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia telah sering terjadi, bahkan banyak kasus yang pelakunya merupakan aparat militer dalam penugasan. Berbagai tragedi mulai pembantaian massal 65 hingga kerusuhan 98 meninggalkan berbagai kontroversi yang belum terpecahkan hingga kini.


Dalam penugasannya memang aparat diberi mandat untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara, akan tetapi dalam penerapannya rupanya banyak aparat yang bersikap tida kooperatif dan malah bertingkah absolut pada masyarakat. Berbagai penyiksaaan, penganiyaan, hingga pembunuhan dan pemerkosaan juga dilakukan.


Salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat ini adalah Rumoh Geudong Aceh yang pada mulanya ditujukan untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) termasuk penggalian informasinya, malah beruba menjadi penyiksaan tidak kenal ampun pada seluruh masyarakat hingga menyebabkan banyak korbannya tewas.


Peristiwa Rumoh Geudong Aceh


Tragedi rumoh geudong adalah insiden penyiksaan oleh aparat TNI pada masa konflik Aceh ditahun 1989-1989 terhadap warga sipil untuk penggalian informasi mengenai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jika aparat tidak menemui hasil dari yang ditargetkan, apara akan memberikan hukuman pada seluruh warga desa khususnya laki-laki secara kolektif dan dianggap sepihak sebagai pendukung HAM. Bahkan sekalian mereka yang tidak tau apa-apa, mereka tidak punya pilihan lain untuk menolak tubuhan yang dikenakan.

Penyiksaan TNI Kepada Masyarakat


Aparat TNI waktu itu melakukan penyiksaan untuk pengalian informasi, pengibatan orang lain dalam sebuah tuduhan secara sepihak, indoktrinasi politik, intimidasi dan isolasi. Ada tiga bentuk penyiksaan yang dilakukan, yaitu:


  1. Penyiksaan fisik, berupa tindakan langsung terhadap tubuh korban seperti kepala direndam di air, kejut listrik dan pukulan.
  2. Penyiksaan Psikologis berupa tindakan yang membuat korban mengalami penderitaan moral seperti dikurung dalam ruangan gelap diiringi suara menderu monoton di luar tempat penyekapan melihat rekannya disiksa, dilukai, diperkosa hingga dibunuh, dan
  3. penyiksaan farmakologis dimana korban disiksi dan sipaksa untuk meminum obat yang mengakibatkan kemurungan dan depresi, sesak napas, peradangan hati, ketegangan dan kejang otot, kejang perut, sakit kepala, demam hingga kelumpuhan.

Korban Tragedi Rumoh Geudong


Secara keseluruhan korban tragedi Rumoh Geudong memang sangat banyak bahkan melibatkan seluruh warga setempat, berikut adalah beberapa korban penyiksaan dan kekerasan tersebut.


Teungku Abdullah Wahab Daud, guru ngaji berusia 61 tahun ia menjalani penyiksaan di Rumoh Geudong, Glumpang Tiga, selama 35 hari, dan baru kembali 5 Juni 1998. Pelakunya tak lain oknum Kopassus di Pos Sattis Billie Aron bersama para TPO (tenaga pembantu operasi) aliyas cuak. Sebagai penyiksaan di masa dan pos Lettu Sut alias AR (yang sempat berdialog TPF DPR RI). Penyiksaan yang dialami juga sangat parah mulai dari mulut yang disumbat ketika berzikir hingga direndam dalam kubangan sampai hanya terlihat hidungnya saja mulai dari jam 8 pagi sampai 4 sore.


Idris, warga Murong Cot, Sakti, yang dituduh GPK diculik tahun GPK 1997 Pada Januari 1998, menurut keterangan istrinya, Idris tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan sakit dan luka. Rupanya ia bersama dua korban penyiksaan dari Pidie lainnya baru dilempar kejurang Cot Panglima (perbatasan Aceh Tengah dan Utara). Namun hanya Idris yang tak sampai ke bawah, melainkan menyangkut dipohon. Ia lalu merangkak naik dan pulang ke rumah.


Selain mereka berdua, masih ada banyak sekali korban yang diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan sebelum Abdu Wahad dibebaskan ia mendapat ancaman untuk tidak menceritakan kejadian yang ada disini pada orang lain jika ingin keselamatannya terjamin. Tidak hanya itu, sebagian korban juga ada yang memiliki status "wajib lapor" sehingga sangat menyusahkan mereka.


Penyelidikan Komnas HAM Mengenai Rumoh Geudong


Pada 2018, Komnas HAM melakukan penyelidikan terkait tragedi Rumoh Geudong. Penyelidikan ini dilakukan dengan melibatkan 65 saksi dan kesimpulan akhir diketauhi jika tragedi itu benar terjadi dan termasuk bentuk kejahatan kemanusiaan sebagaimana dalam Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.


Mungkin Anda Suka