panic-buying-minyak-goreng-dan-dugaan-kartel-dibaliknya

Jakarta - Melonjaknya harga minyak goreng di pasaran memicu adanya panic buying dalam masyarakat. Hal ini diakui oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) terlebih saat pemerintah telah menetapkan satu harga minyak goreng menjadi Rp. 14 ribu per liter di pasar ritel modern.

 

"Dari laporan di masyarakat tersebut memang ada serbuan pembelian di beberapa minimarket dalam dua hari ini karena panic buying," ungkap Isy Karim, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag

 

Sementara stok minyak goreng di minimarket tidak sebanding dengan serbuan pembeli saat ini. Oleh karena itu, Kemendag melakukan sosialisasi dengan tujuan menenangkan masyarakat dan memastikan ketersediaan minyak goreng yang cukup.

 

Jika masyarakat menemukan adanya penyelewengan harga atau keluhan lainnya, Kemendag menyediakan hotline 24 jam di nomor whatsapp 081212359337, dengan email hotlinemigor@kemendag.go.id, atau konferensi video Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor).

 

Menurut Isy, hotline ini untuk menyampaikan laporan, pengaduan atau apapun, termasuk untuk melakukan monitor stock di ritel modern.

 

Sementara itu, sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya kartel dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi. Hal ini terlihat dari kompaknya perusahaan-perusahaan besar di industri minyak sawit menaikkan harga. 


Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menduga adanya praktik kartel di balik melonjaknya harga minyak goreng. Terlebih hampir tiga bulan, harga minyak masak tidak terkendali. Kartel sendiri merujuk pada sekelompok produsen yang mendominasi pasar dan bekerja sama untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan merugikan konsumen.

 

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI menyebut ada beberapa indikasi perilaku kartel di balik kenaikan harga minyak goreng.

 

"Saya curiga ada praktek kartel atau oligopoli. Dalam UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," ungkap Tulus.

 

Terkait hal itu, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI menyatakan pengusaha sudah berkomunikasi dengan KPPU terkait alasan kenaikan harga minyak goreng . Menurutnya, GIMNI telah mengikuti acuan harga yang ditetapkan tender PT Perkebunan Nusantara (PTPN) lewat anak usahanya PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

 

Tender acuan KPNN digunakan karena perusahaan sebagai pihak netral yang tidak berbisnis di sektor hilir dan menjadi perusahaan pelat merah. Pihaknya mengklaim pengusaha tidak memiliki kemampuan untuk mengatur harga minyak goreng.

 

"GIMNI sudah memberikan gambaran yang membentuk harga sawit di dalam negeri itu siapa. Jadi, semua perusahaan dalam negeri harga sawitnya selalu berpegang pada tender yang dilakukan oleh PT KPBN," terangnya.

 

Meski Indonesia merupakan produsen CPO terbesar namun faktanya hanya 35 persennya saja yang mampu diserap oleh konsumsi dalam negeri. Hal ini dikarenakan mayoritas produksi masih diekspor ke pasar internasional, hingga harga patokan mau tak mau mengikuti pasar luar seperti Rotterdam.

 

"Sawit itu tidak lagi milik Indonesia, sawit itu sudah menjadi komoditas dunia karena volume kita pun hanya 35 persen yang domestik, yang 65 persen kan harga di pasar luar negeri," kata Sahat.

Mungkin Anda Suka