Smash News Corporation

Jakarta - Jelang pemilu 2024, Google mengumumkan adanya pendanaan sebesar USD 1,2 juta (Rp 18,76 miliar) kepada CekFakta dan GNI Indonesia Training Network untuk memerangi hoax dan misinformasi. Mengingat, jelang pemilu merupakan waktu yang rentan banyaknya berita palsu yang tersebar di internet. Dana yang berasal dari Google itu digunakan untuk membekali redaksi, jurnalis dan pengecek fakta. Mereka akan dibekali dengan keterampilan dan alat-alat yang dibutuhkan menjelang pemilu nasional tahun 2024.

Sementara Google.org, yang merupakan lembaga filantropi milik Google, juga disebut memberikan dukungan sebesar USD 500 ribu kepada Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) agar bisa menjalankan program Akademi Digital bagi Lansia dan Remaja Cerdas pada tahun 2023.

Program tersebut akan memberdayakan kelompok pemilih rentan, seperti pemilih pemula serta pemilih lanjut usia, agar dapat lebih memahami dan menyikapi konten yang mereka lihat di internet.

Disisi lain, untuk memerangi hoax bukan hanya pada waktu-waktu krusial seperti jelang pemilu, Google yang dipimpin oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan berbasis di Jakarta, berencana untuk mengembangkan Safer Internet Lab. Tugasnya adalah meneliti dan menganalisis sumber serta pola misinformasi dan disinformasi. Sehingga diharapkan bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu provokatif.

Managing Director Google Indonesia mengatakan

"Sudah lebih dari tujuh tahun Google menjalankan dan mendanai berbagai program untuk redaksi, jurnalis, mahasiswa, orang tua, dan anak sekolah untuk memupuk kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mengecek fakta di tingkat hilir, di mana pembaca dan konsumen biasanya menemukan banyak informasi yang meragukan," kata Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf.

Saat ini untuk mengatasi misinformasi dan disinformasi, Google mengawalinya di tingkat hulu dan berharap partner di Safer Internet Lab dapat membuat laporan dan menciptakan solusi potensial.

"Yang akan membantu para pembuat kebijakan serta pengecek fakta untuk memahami bagaimana dan dari mana sumber masalah ini agar kepercayaan publik tetap terjaga," pungkas Randy.

Sumber: Detikcom

(Rizky/Pratar)