 |
| Ketua bersama anggota F-Jinlu saat berdiskusi dengan Kadiskominfo Pemkab Lumajang. Foto: ist |
Sebelumnya, awak media di Lumajang dibuat heboh oleh adanya istilah wartawan resmi dan tidak resmi. Istilah tersebut lantas disikapi oleh ketua Forum Jurnalis Independen Lumajang (F-Jinlu), M. Misdi akibat adanya miss komunikasi antar sesama awak media.
Menurut Misdi, darimanabpun media massa berasal, asal memiliki legalitas hukum yang sah, merupakan media resmi.
"Setiap perusahaan media yang memiliki badan hukum, merupakan media resmi yang diakui negara dan memiliki wartawan yang secara rutin membuat berita dan berpedoman pada kode etik jurnalistik," kata Misdi.
Masih kata Misdi, istilah media yang tidak resmi bersumber dari tulisan atau informasi yang disuguhkan pada masyarakat tanpa melalui kaidah jurnalistik. Terutama yang diunggah melalui platform media sosial," imbuhnya.
Terpisah, kepala dinas Kominfo Pemkab Lumajang, Mustagim, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk merangkul seluruh media yang telah memiliki legalitas yang sah.
Dihadapan beberapa anggota F-Jinlu, Mustaqim juga menegaskan, sinergi dengan media merupakan elemen penting dalam membangun Kabupaten Lumajang.
“Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan teman-teman media agar informasi pembangunan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kami akan terus bersinergi, tidak ada istilah tebang pilih di sini. Diskominfo bekerja sama dengan semua pihak tanpa ada intervensi,” terang Mustagim, Rabu 23 April 2025.
Dalam pertemuan itu, Misdi juga menyoroti peran utama Diskominfo dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan urusan pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik.
Ditegaskan Misdi, Diskominfo harus menjadi katalisator dalam menyampaikan informasi terkait perkembangan pembangunan di Kabupaten Lumajang.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bunda Indah dan Mas Yudha, untuk bersama-sama membangun Lumajang yang lebih baik,” pungkas Misdi. (her)
