 |
| Perwakilan F-Jinlu bersama Kadiskominfo Lumajang. Foto: ist |
Pernyataan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lumajang, tentang wartawan resmi dan tidak resmi, pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) beberapa waktu lalu masih berbuntut panjang. Pasalnya, pernyataan tersebut dianggap membuat tugas jurnalistik sebagian besar wartawan di Lumajang menjadi terhambat.
Bahkan, salah satu komunitas wartawan yakni Forum Jurnalis Independen Lumajang (F-Jinlu) menganggap jika pernyataan kontroversial itu telah membuat organisasi pemerintah daerah (OPD) pemkab Lumajang membuat batasan-batasan untuk memilah-milah wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya.
Komunitas wartawan yang diketuai oleh Moh. Misdi itu juga menilai jika di lapangan, khususnya di lingkungan birokrasi, awak media yang bisa diterima untuk melakukan tugas jurnalistiknya hanya dari beberapa organisasi saja.
Menanggapi hal tersebut, kepala dinas Kominfo Pemkab Lumajang, Mustagim, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk merangkul seluruh media.
Dihadapan beberapa anggota F-Jinlu, Mustaqim juga menegaskan, sinergi dengan media merupakan elemen penting dalam membangun Kabupaten Lumajang.
“Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan teman-teman media agar informasi pembangunan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kami akan terus bersinergi, tidak ada istilah tebang pilih di sini. Diskominfo bekerja sama dengan semua pihak tanpa ada intervensi,” terang Mustagim, Rabu 23 April 2025.
Dalam pertemuan itu, Misdi juga menyoroti peran utama Diskominfo dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan urusan pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik.
Ditegaskan Misdi, Diskominfo harus menjadi katalisator dalam menyampaikan informasi terkait perkembangan pembangunan di Kabupaten Lumajang.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bunda Indah dan Mas Yudha, untuk bersama-sama membangun Lumajang yang lebih baik,” pungkas Misdi. (her)
